Penetapan Presidential Threshold, Yusril Ihza Mahendra Ajukan Gugatan

 

Tauque.com – Pemilihan umum 2019 akan dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KPU menegaskan siap untuk melaksanakan tugas dengan baik. Lembaga legislatif (DPR) baru saja mengesahkan penyelenggaraan Pemilu yang juga menghasilkan ketetapan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25% pada rapat paripurna DPR.

“Karena saat ini yang absah adalah RUU yang baru saja disahkan, maka kami akan menggunakannya sebagai dasar pijakan dalam perencanaan program dan SDM, serta penyusunan regulasi (untuk Pemilu 2019),” kata Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU RI.

Beberapa kalangan pun memperlihatkan reaksinya dengan mengatakan akan mengusulkan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan peraturan presidential threshold. Pada saat disindir mengenai hal tersebut, Ubaid menekankan akan siap untuk mengikuti peraturan yang telah diputuskan.

“Jika nanti ada perubahan karena adanya putusan MK, maka kami tinggal menyesuaikan saja. Prinsipnya, apapun yang diputuskan oleh DPR maupun oleh MK akan dijalankan KPU,” kata Ubaid.

Sebelum peraturan presidential threshold ini disahkan oleh DPR, sudah lama pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi bila peraturan presidential threshold akan dimasukkan dalam UU Pemilu. Dan setelah pengesahan presidential threshold kemarin oleh DPR, dirinya langsung menyatakan bahwa dia dalam waktu dekat ini pasti akan mengajukan gugatan uji materi pasal bersangkutan presidential threshold kepada Mahkamah Konstitusi.

“Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK,” tulis Yusril pada keterangan tertulisnya .

Tetapi sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana tidak memperdulikan apa yang akan dilakukan oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan anggota masyarakt lainnya yang menentang presidential threshold yang telah disahkan. Dan partai Hanura telah mendukung peraturan presidential threshold sebesar 20-25%.

“Silahkan saja kalau merasa penetapan presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945. Langkah baik tentunya melakukan judicial review ke MK,” kata Dadang.

Dia percaya akan adanya penerapan ambang batas pencalonan presiden 20-25% tidak melanggar hukum seperti apa yang para masyarakat sipil persepsikan. Lebih-lebih pembicaraan mengenai hal ini sudah sering dilakukan pada tingkat panitia khusus dan didiskusikan kepada Mahkamah Konstitusi.

“Jadi sebenarnya pendapat kita presidential threshold 20% tidak bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *